Ketika Aspal Menjadi Medan Perang: Membaca Ulang Konflik Horisontal antara Pengemudi Daring dan Massa Mahasiswa

Pendahuluan: Narasi yang Terlalu Cepat Disimpulkan

Setiap kali berita tentang bentrokan antara pengemudi ojek daring dan mahasiswa muncul, publik cenderung buru-buru menetapkan siapa yang bersalah. Kita dibuat percaya bahwa ini hanyalah perselisihan jalanan biasa—dua kelompok yang egois, saling mempertahankan kepentingan sempit. Namun, sebagai editor yang menekuni dinamika sosial perkotaan, saya menolak pembacaan yang dangkal semacam itu. Insiden seperti ini, sebagaimana diulas dalam tulisan Pelajaran Pahit dari Bentrok UNM yang Mengubah Wajah Kampus, adalah cermin retaknya komunikasi sosial dan rapuhnya ruang publik ketika dua kelompok warga beririsan di koridor jalan yang sama.

Alih-alih menyalahkan individu, kita perlu membedah struktur yang mendorong mereka ke titik benturan. Fenomena ini mencerminkan perebutan fungsi ruang fisik kota, kerentanan kelas sosial-ekonomi urban, serta kecepatan mobilisasi massa berbasis platform digital. Mari kita telaah lebih dalam.

Daftar Isi

• Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama
• Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik
• Refleksi: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga
• Penutup: Menakar Ulang Ruang Publik yang Inklusif

Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama

Konflik horisontal di kawasan perkotaan kerap meletup ketika dua kelompok dengan kepentingan mendesak saling berbenturan di ruas jalan arteri yang terbatas. Ada dua kutub yang perlu dipahami secara adil:

• Mahasiswa dan Ruang Artikulasi Politik: Aksi unjuk rasa memanfaatkan badan jalan untuk menarik perhatian publik dan menekan pembuat kebijakan. Pembatasan akses jalur diposisikan sebagai instrumen unjuk kekuatan simbolik di ruang terbuka. Namun, pertanyaannya: apakah penggunaan badan jalan sebagai panggung politik selalu sepadan dengan dampak yang ditimbulkan bagi warga lain?
• Pekerja Platform dan Ketepatan Akses Rute: Di sisi lain, pengemudi ojek daring bekerja di bawah kendali algoritma yang menuntut ketepatan waktu tempuh, efisiensi rute, dan pemenuhan target harian. Terhambatnya akses jalan langsung memotong pendapatan riil serta berisiko mendatangkan penalti performa dari sistem aplikasi. Dalam tekanan seperti ini, setiap menit yang hilang adalah kerugian nyata.

Ketika dua desakan ini bertemu tanpa mediasi seketika, gesekan kecil di garis depan unjuk rasa dengan cepat menyulut eskalasi fisik. Adu argumen saat melintasi barisan demonstrasi dapat segera berujung pada perusakan properti dan benturan massal antarkelompok. Bukankah ini ironis? Dua kelompok yang sama-sama merasa terpinggirkan justru saling melukai.

Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik

Ciri paling kentara dari dinamika pekerja sektor ekonomi gig adalah kecepatan konsolidasi massanya. Jaringan grup pesan instan yang sehari-hari berfungsi sebagai bantalan perlindungan mandiri untuk berbagi rute atau informasi darurat dapat berubah seketika menjadi kanal mobilisasi fisik.

Penyebaran cuplikan video pendek tanpa konteks utuh di media sosial memantik apa yang disebut Émile Durkheim sebagai solidaritas mekanis: kerugian yang dialami satu anggota dipandang sebagai ancaman langsung terhadap martabat seluruh paguyuban. Ratusan pengemudi dapat bergerak mendatangi titik lokasi dalam waktu singkat, melampaui kemampuan negosiasi lapangan maupun pengendalian awal aparat setempat.

Di sinilah teknologi yang seharusnya memudahkan hidup justru mempercepat ledakan konflik. Algoritma yang mengatur ritme kerja juga menciptakan kerentanan psikologis: para pengemudi merasa harus segera merespons provokasi karena sistem menuntut efisiensi tanpa kompromi. Sementara itu, mahasiswa yang terbiasa dengan mobilisasi cepat melalui media sosial juga memiliki kapasitas serupa. Keduanya terjebak dalam logika kecepatan yang sama.

Refleksi: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga

Tragedi dari bentrokan horisontal ini adalah hilangnya empati antara dua kelompok yang sebenarnya memikul beban ketidakpastian struktural yang serupa. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keadilan kebijakan publik, sementara mitra ojol berjuang menjaga kepastian nafkah harian. Keduanya adalah korban dari sistem yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Pencegahan peristiwa serupa di masa depan menuntut langkah konkret:

• Pengawalan Koridor Lalu Lintas: Pengendali aksi mahasiswa wajib memastikan adanya akses perlintasan bagi masyarakat pekerja agar demonstrasi tidak mengorbankan mobilitas warga rentan.
• Verifikasi Internal Komunitas: Pimpinan komunitas ojek daring perlu membangun mekanisme penyaringan informasi internal guna meredam ajakan aksi balas dendam yang dipicu video viral sepihak.
• Mediasi Formal Multi-Pihak: Otoritas kampus bersama kepolisian setempat perlu membuka forum komunikasi berkala bersama serikat pekerja transportasi untuk menyelesaikan insiden lapangan secara musyawarah sebelum bereskalasi menjadi kericuhan luas.

Namun, saya skeptis jika langkah-langkah ini hanya diterapkan sebagai formalitas. Tanpa kesadaran kolektif bahwa ruang publik adalah milik bersama, potensi konflik akan terus membara.

Penutup: Menakar Ulang Ruang Publik yang Inklusif

Konflik antara pengemudi daring dan mahasiswa bukanlah pertarungan baik melawan jahat. Ini adalah potret buram dari tata kelola ruang publik yang abai terhadap kebutuhan berbagai kelompok. Alih-alih saling menyalahkan, kita perlu mendesak pemerintah kota dan penegak hukum untuk menciptakan mekanisme mediasi yang berkelanjutan, serta mendorong komunitas pekerja dan mahasiswa untuk membangun dialog.

Apakah kita akan terus membiarkan aspal menjadi medan perang? Sudah saatnya kita menuntut ruang publik yang aman, inklusif, dan adil bagi semua. Jangan sampai perbedaan kepentingan justru dimanfaatkan oleh mereka yang ingin memecah belah.

Referensi: Pelajaran Pahit dari Bentrok UNM yang Mengubah Wajah Kampus